Bela Densus 88, Ruhut Sitompul Dilaporkan

Ruhut Sitompul yang saat ini menjabat sebagai anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Demokrat akan dilaporkan Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah.

Mereka tidak terima Ruhut mengecam pihak-pihak yang selama ini menilai tindakan Densus 88 Anti-Teror Mabes Polri dalam kasus Siyono telah melanggar HAM .

Dahnil Anzar Simanjuntak selaku Ketua Umum Pemuda Muhammadiyah mengatakan bahwa awalnya tidak mau terlalu memikirkan pernyataan Ruhut.

Tetapi, banyak anggota dan aktivis HAM yang mengecam itu dan meminta ada langkah hukum oleh Pemuda Muhammadiyah.

“Maka kami memutuskan untuk melaporkan secara resmi saudara Ruhut Sitompul kepada Majelis Kehormatan Dewan (MKD) DPR agar perilaku yang bersangkutan yang abai etika dan menghina kemanusiaan tersebut diberi sanksi yang tegas,” tegas Dahnil, Rabu, 27 April 2016.

Secara kepartaian, Dahnil juga mengaku pihaknya melaporkan perilaku Ruhut ini. Bahkan, akan langsung dilaporkan ke Ketua Umum yang juga pendiri Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono.

“Surat protes kepada Yang Terhormat Bapak Susilo Bambang Yudhoyono agar memberhentikan Saudara Ruhut Sitompul dari keanggotaan Partai Demokrat,” tegas Dahnil.

Menurutnya, ini harus dilakukan karena selama ini Demokrat mengklaim partai yang mengedepankan etika. Sehingga ucapan Ruhut itu, tidak sesuai dengan apa yang digambarkan oleh Demokrat selama ini.

Sumber:Kejoora

Ahok Pikirannya Terbalik, Entah Dari Mana Dia Belajar Hukum

Bakal calon bupati Jakarta, Yusril Ihza Mahendra, menuturkan bahwa kemenangan warga Bidara Cina atas gugatan melawan Pemprov DKI Jakarta menunjukkan adanya  kesalahan dari sisi hukum yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta.

Menurut politisi senior Partai Bulan Bintang tersebut, Pemprov DKI tidak hanya bersalah dari sisi hukum di kasus warga Bidara Cina, Jakarta Timur, tapi juga dalam soal rencana penertiban kawasan Luar Batang di Jakarta Utara.  Sama dengan Bidara Cina,  menurut Yusril, warga Luar Batang jelas-jelas juga memiliki sertifikat hak milik atas tanah dan bangunan.

Tetapi Ahok, kata Yusril, justru meminta warga Luar Batang menggugat Pemprov DKI bila merasa benar.

“Ya ini kan Ahok pikirannya terbalik, loh kita yang punya sertifikat kok Anda (Ahok) yang menyangkal. Anda yang menggugat, bukan kita yang menggugat. Itu Ahok tuh nggak tahu belajar hukum dari mana,” tegas Yusril yang merupakan pakar ilmu hukum tata negara ini.

Sebelumnya, pada Kamis (21/4/2016) Ahok mengaku siap berdebat dengan Yusril soal keabsahan kepemilikan lahan di Luar Batang dan sekitarnya. Ahok siap melayani di meja hijau. Namun bila hanya berdebat di media massa, Ahok tak mau meladeni.

“Dia kan pengacara, mengerti hukum, ya gugat saja,” kata Ahok.

Ahok menyoroti secara khusus aksi Yusril membela warga Luar Batang. Dia geram menjadi sasaran fitnah karena dikabarkan akan menggusur Masjid Luar Batang. Padahal dia hanya ingin menata ulang kasawan Masjid Luar Batang dan sekitarnya.

“Orang Luar Batang sudah fitnah saya kok mau hancurkan masjid, hancurkan makam. Kalian cek saja, apa pantas ngomong kayak begitu?” ujar Ahok.

Sumber:Kejoora

Jika Penyiar Islam yang Jadi Panutan

KH Ali Mustafa Yaqub yang merupakan mantan Imam besar Masjid Istiqlal, meninggal dunia.

Bukan hanya ulama dan kiai yang berduka, sejumlah pejabat negara pun ikut berduka, termasuk Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok)

Ahok menilai dengan segala ajaran tentang islam, pandangannya tentang toleransi, dan sikap yang ditunjukkan, almarhum hampir mirip dengan Presiden Republik Indonesia ke-4 Abdurrahman Wahid (Gus Dur).

“Beliau ini sekelas Gusdur yang moderat. Yang mengerti sekali. Mengajarkan agama islam konsep islam. Dia bisa cerita dulu nabi islam bagaimana,” tegas Ahok di Balai Kota, Jakarta, Kamis (28/4).

Ahok juga mengatakn bahwa dirinya sering bertemu dengan almarhum, ada kesan tersendiri terhadap sosok Kiai Mustafa.

Bagi Ahok, almarhum adalah sosok yang baik dan memiliki intelektual yang tinggi.

“Kita banyak ketemu beliau terus beberapa kali di sini (Balai kota) juga beliau pernah sampaikan tausiah. Saya sudah beberapa kali ketemu beliau sangat intelek, baik banget,” terangnya.

Berbicara tentang Kiai Mustafa, Ahok teringat suatu urusan dengannya. Yakni ingin sama-sama membuat air kali Ciliwung yang mengalir di depan Masjid Istiqlal, Jakarta menjadi bening.

“Kebetulan kita sama sama berkepentingan mau buat sungai Ciliwung di Masjid Istiqlal jadi bening,” cerita mantan politisi Gerindra ini.

Ditambahkannya, jika penyiar-penyiar Islam mengikuti cara dan jejak langkah Kiai Mustafa dalam mengajarkan Islam, Ahok yakin akan banyak masyarakat yang tertarik masuk islam.

“Saya rasa beliau penyiar islam yang sangat baik dan saya pikir kalau hampir semua penyiar islam seperti beliau, bisa banyak orang tertarik kepada islam,” tutur  Ahok.

Sumber:Kejoora

Pecat PNS Tiap Hari Tidak Masalah

Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang saat ini masih menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta mengakui tidak segan untuk mencopot pegawai negeri sipil (PNS) DKI, yang ketahuan menerima pungutan liar atau malas bekerja.

Hal tersebut disampaikan Ahok ketika melantik 151 pejabat eselon III dan IV, serta Kepala Kantor Regional V Badan Kepegawaian Nasional di Balai Kota, Jakarta, Jumat (29/4/2016).

“Kalau bapak ibu sudah merasa enggak enak atau malas, duit sudah banyak, ya sudah. Banyak juga rekan-rekan bapak ibu yang mengundurkan diri, saya langsung tanda tangani,” ujar Ahok.

Mantan Bupati Belitung Timur itu menyatakan, hampir setiap hari dia menandatangani proses pemberhentian pegawai PNS.

“Pecat PNS tiap hari, tidak masalah,” tegas Ahok.

Karena itu, dia meminta kepada 151 pejabat yang baru dilantik hari ini, untuk melaporkan harta kekayaannya ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Itu dilakukan untuk mencegah adanya kecurangan.

“Yang dari staf naik ke eselon IV, karena yang dari eselon I, II, III, dan IV wajib lapor LHKPN,” tegasnya.

Sumber:Kejoora

Panggilan DPR Ditolak Mentah Mentah Oleh Mantan Ketua KPK

Kejadian memalukan terjadi. Komisi III DPR telah memberikan panggilan kepada para mantan pimpinan KPK untuk membahas kasus RS Sumber Waras. Bukannya diterima, pangggilan itu ditolak langsung oleh mantan pimpinan KPK.

Penolakan itu didasari alasan karena mantan pimpinan KPK tersebut menghormati KPK yang sekarang, dan juga agar KPK tetap bekerja secara independen.

Lucius Karus, peneliti Formappi, menegaskan bahwa hal ini adalah sebuah tamparan yang sangat memalukan bagi komisi III DPR.

“Kejadian ini sungguh sangat memalukan. Jawaban dari mantan pimpinan KPK tersebut adalah sebuah tamparan yang keras dan menjadi sebuah pembelajaran kepada DPR agar tidak melakukan intervensi kasus yang sedang diselidiki oleh sbeuah lembaga (KPKP),” ujar Lucius, (26/4/16).

Lucius juga menambahkan bahwa DPR harusnya bekerja dengan akal sehat, masalah RS Sumebr Waras adalah ranah DPRD DKI Jakarta.

Juga, DPR harusnya lebih tahu bahwa kasus tersebut telah diselidiki KPK. “Jawaban dari Ruki dan kawan kawan tersebut telah memberikan tamparan memalukan kepada lembaga bernama DPR,” tambahnya.

Penolakan tersebut dikirim oleh mantan  Plt Ketua KPK Taufiqurrahman Ruki kepada Sekretariat Komisi III DPR.

Sumber:Kejoora

Sungguh Menyedihkan Nasib Imam Supriadi

Seorang bapak membuat video yang menghebohkan, pria bernama Imam Supriadi ini mengaku sebagai auditor BPK, ia mengajak duel hingga mati Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Akibat ulahnya, ia mendapat banyak kecaman, juga pekerjaannya terancam.

Imam merasa kecewa, ia merasa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai lembaga yang dibelanya justru tidak memberikan pembelaan kepada dirinya. Imam menceritakan awal mulanya mengapa dia mengajak Basuki, alias Ahok, duel. Dia mengaku tidak terima Ketua BPK Harry Azhar Aziz diserang Ahok soal audit pembelian lahan RS Sumber Waras dan Panama Papers.

"Saya dengar Ahok menyerang, saya langsung buat video itu. Tapi, kok enggak didukung sama yang di BPK. Kok omongan dia malah begitu. Ini salah jadi benar, yang benar jadi salah," kata Imam seperti dikutip dari, Senin (18/4/2016).

Sementara itu, Kepala Biro Humas dan KSI BPK, Yudi Ramdan Budiman, Imam Supriadi disebut bukan menjabat sebagai auditor BPK, melainkan staf biro SDM BPK.

"Dia bukan auditor, melainkan staf biro SDM BPK, dan pernyataannya bukan representatif dari BPK," kata Yudi di gedung BPK, Jumat (15/4/2016).

Menurut Imam, dia seperti terkena musibah bertubi-tubi, dan diserang dari sana-sini.

"Jadi, istilahnya saya ini sudah dicubit pipi kanan dan pipi kiri, ditambah lagi ditoyor kepalanya. Tapi, saya tidak takut akan nasib dan karier saya," ucapnya.

Imam mengaku bahwa dirinya tetap sebagai auditor BPK. Sebab, meski dipindahkan ke bagian staf, dia belum mendapatkan surat keterangan yang menyatakan dirinya bukan lagi auditor. Hal itu pula yang membuatnya malas masuk kerja.

Sumber:Berantai

Ahok Cuek Walikota Jakut Curhat Di Facebook

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), tak mau ambil pusing soal curhatan anak buahnya, Walikota Jakarta Utara Rustam Effendi, di media sosial facebook. Suami Veronica Tan itu lebih memilih cuek atad ungkapan kekecewaan anak buahnya tersebut.

Ahok memilih membiarkan dan tidak akan mengambil tindakan lebih lanjut, seperti memanggil Rustam untuk dimintai klarifikasi. "Diamkan saja," ujar Ahok ketika dihubungi, Sabtu (23/4). Mantan Bupati Belitung Timur itu berkilah saat itu dia hanya bercanda ketika melontarkan sindiran bahwa Rustam bersekutu dengan Yusril, seteru politik Ahok. Pernyataan itu dilontarkan Ahok di tengah rapat penanganan banjir kemarin.

“Ini Pak Wali Kota, saya selalu bilang begini Pak Wali, Pak Wali kalau saya suruh usir orang itu, wah ngeyel-nya ngeles. Jangan-jangan satu pihak sama Yusril ini,” tutur Ahok di Balai Kota Jakarta, Jumat, 22 April 2016.

Ahok berkata demikian karena ada warga yang tinggal di bawah jalan layang Ancol, yang dikenal dengan Bottle Neck. Warga tersebut, menurut Ahok, harus diusir karena Bottle Neck adalah saluran air untuk penanganan banjir. Namun pemerintah Jakarta Utara tak kunjung melakukannya sejak diperintahkan Ahok setahun lalu.

Sebagaimana diketahui, Yusril merupakan kuasa hukum masyarakat Luar Batang, Jakarta Utara, yang menolak penggusuran.

Sumber:MonitorDay

Partai PAN Tetap Memilih Ahok Sebagai Calon Gubenur

 Sekjen Partai Amanat Nasional Eddy Soeparno membantah bahwa tak ada lagi peluang bagi partainya untuk mendukung Basuki Tjahaja Purnama sebagai calon gubernur DKI Jakarta 2017.

Eddy mengatakan, PAN masih berpeluang mendukung Basuki meskipun Gubernur DKI Jakarta itu menyatakan akan maju melalui jalur independen.

"Sebagai parpol kita terbuka. Siapa pun saat ini sedang kita kaji, termasuk Pak Ahok (Basuki)," kata Eddy di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Sabtu (23/4/2016).

Pernyataan Eddy ini sekaligus mengoreksi komentar Ketua Dewan Pimpinan Wilayah PAN DKI Jakarta Eko "Patrio" Hendro Purnomo. Belum lama ini, Eko menyatakan bahwa PAN tidak mendukung Ahok sebagai calon gubernur.

(Baca Eko Patrio Pastikan PAN Tidak Mendukung Ahok di Pilkada DKI)

Eddy menilai bahwa pernyataan Eko itu kurang tepat. Menurut dia, saat ini partainya terus menggodok calon yang layak diusung untuk memimpin Ibu Kota. Peluang setiap calon akan dikaji dan nantinya akan diurutkan berdasarkan peringkat.

"Nanti ada ranking tinggi, ada yang ranking rendah. Mungkin yang dimaksud Eko Patrio siapa saja yang maju lewat jalur independen mendapatkan ranking yang lebih rendah," ucap Eddy.

Sumber:Kompas

Teman Ahok Mengelar Syukuran Bersama Mantan Komisaris KPU

Mantan komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), I Gusti Putu Artha, dikabarkan telah bergabung ke "Teman Ahok", kelompok relawan yang mendukung Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok maju lewat jalur independen dalam Pilkada DKI 2017.

Saat dihubungi, Sabtu (23/4/2016), juru bicara Teman Ahok, Amalia Ayuningtyas, membenarkan informasi tersebut.

Menurut dia, Putu nantinya akan menjadi ahli di bidang keadministrasian dan regulasi pilkada. Dalam situs resminya, Teman Ahok menyatakan keberadaan Putu sangat penting untuk membantu relawan lainnya yang masih muda dan tidak terlalu menguasai berbagai regulasi.

"Kita butuh pendampingan dan pengetahuan dari senior yang lebih berpengalaman. Untuk itu, kita membentuk pendamping ahli Teman Ahok, dan alhamdulillah Pak Putu Artha sebagai tokoh sarat pengalaman bergabung bersama kami. Ini berkah untuk kami," kata Amalia seperti dikutip Temanahok.com, situs resmi komunitas Teman Ahok.

"Suara Pak Putu akan lebih nyaring daripada kami yang dianggap muda. Kita akan membagi tugas dengan Pak Putu. Selain mendampingi secara teknis dalam administrasi, Pak Putu bisa mewakili Teman Ahok di media sepanjang hal itu berkaitan dengan administrasi dan manajemen pilkada," kata Amalia dalam situs itu.

Sumber:Kompas

Para Petinggi Fraksi Partai PKS Nyambangi Kampung Nelayan

 Anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di DPRD DKI Jakarta, Triwisaksana, menilai Gubernur Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok telah melontarkan kebohongan terkait pernyataannya bahwa tidak ada lagi ikan di perairan Teluk Jakarta.

Triwisaksana menyatakan hal itu setelah berkunjung dan berdialog dengan para nelayan di Muara Angke, Jakarta Utara, Sabtu (23/4/2016). Pada kesempatan itu, Triwisaksana dan para petinggi PKS sempat membeli ikan dari para nelayan.

"Gubernur DKI 100 persen bohong. Tadi kita sudah lihat masih banyak ikan dan masih segar-segar," kata pria yang biasa disapa Sani itu.

Pada kunjungan itu, Sani menegaskan komitmen partainya kepada para nelayan untuk membantu mereka agar tidak digusur.

Ia juga menganggap ide Basuki yang ingin memindahkan para nelayan ke Kepulauan Seribu sebagai sesuatu yang ngaco.

"Kenapa Gubernur DKI yang tinggal di sekitar sini justru membawa musibah bagi warga, apalagi sampai ingin memindahkan nelayan ke Kepulauan Seribu. Itu ide paling ngaco," ujar Wakil Ketua DPRD DKI itu.

Pada awal pekan ini, saat perwakilan nelayan Muara Angke mendatangi Balai Kota, Ahok sempat mengatakan bahwa di Teluk Jakarta sudah tidak ada ikan. Ahok mengemukakan hal itu saat menanggapi aksi para nelayan yang membawa ikan ke Balai Kota.

Kedatangan para nelayan ke Balai Kota bertujuan untuk menyampaikan keberatan mereka terhadap proyek reklamasi 17 pulau di Teluk Jakarta. Mereka menilai reklamasi telah menyebabkan menurunnya populasi ikan di Teluk Jakarta.

Para nelayan membawa ikan yang masih berada di dalam jala. Tujuannya untuk membuktikan bahwa di Teluk Jakarta masih ada ikan.

Namun, Ahok menuding ikan yang dibawa bukan berasal dari Teluk Jakarta.

"Sejak kapan Teluk Jakarta ada ikan? Ikan di Jakarta itu banyak dari Karimata, dari Belitung, dari Natuna kok. Mana ada ikan di Teluk Jakarta. L mau bohongin gue? Gue ini anak pulau," kata Ahokketika itu.

Sumber:Kompas

Marahnya Ahok dan Kalemnya Djarot Hadapi Masalah Banjir

 Banjir melanda sejumlah wilayah Jakarta, Kamis (21/4/2016) lalu. Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan Wakil Gubernur Djarot Saiful Hidayatmenampilkan sikap yang berbeda menghadapi masalah banjir tersebut.

Ahok menyatakan keheranannya dengan adanya banjir di beberapa tempat, padahal menurut dia seharusnya itu tidak terjadi. Ia pun menyalahkan anak buahnya terkait penanganan lapangan mereka saat menghadapi banjir.

Dalam rapat terbuka yang digelar di Balai Kota DKI, Ahokmeluapkan kemarahannya kepada Wali Kota Jakarta Utara Rustam Effendi terkait genangan yang muncul di Pademangan, Jakarta Utara dan Jalan Gunung Sahari, Jakarta Pusat.

Ahok marah karena mesin pompa di rumah pompa Ancol, Pademangan, dimatikan saat banjir pada Kamis itu. (Baca: Ahok "Semprot" Wali Kota Jakut karena Ada Pompa Dimatikan)

Ahok mengatakan, tidak masuk akal bahwa mesin pompa dimatikan dengan alasan air laut masuk melewati tanggul. Ia justru mendapat informasi dari petugas di lapangan bahwa belum pernah ada air laut masuk melebihi ketinggian tanggul. Ketinggian tanggul mencapai 2,8 meter.

"Dia (petugas) bilang air laut pasang paling tinggi 2,6 meter, itu juga belum melintas di pintu air. Jadi, tidak ada cerita pompa dimatiin karena air laut melimpas," ujar Ahok.

Rustam pun kena "semprot" Ahok.

Peserta lain dalam rapat itu adalah Wali Kota Jakarta Pusat Mangara Pardede, para petugas Dinas Tata Air, dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).

Djarot kalem

Di tempat terpisah, Djarot menunjukkan sikap kalem dalam menghadapi banjir. Ia meminta warga untuk tidak saling menyalahkan terkait banjir.

Usai shalat di Masjid Al Abror, Kecamatan Makasar, Jakarta Timur, Jumat kemarin, Djarot meminta warga untuk bertanggung jawab dengan lingkungannya sendiri.

Ia menegaskan banjir yang terjadi hari Kamis itu juga karena faktor alam. Namun, ia berharap warga tidak menyalahkan alam, misalnya dengan menyebut bencana itu karena banjir kiriman.

"Kalau banjir iyalah, hujan segitu lamanya, masuk sangat lebat, dan merata lagi. Kiriman dari Depok enggak apa-apa, kita enggak usah saling menyalahkan ya, saya bilang tadi, kerja saja kita, capek saling menyalahkan," kata Djarot.

Ia juga mengatakan, kasus mesin pompa mati agar tidak buru-buru menyalahkan Dinas Tata Air. Sebaiknya dilihat dulu masalahnya, apakah ada unsur sengaja atau karena faktor alam.

"Begini, pompa rusak ada penyebabnya ya. Salah satu yang paling sering adalah karena sampah. Makanya, kalau Dinas Tata Air sudah tahu mau rusak enggak diperbaiki, ya salah dia. Tetapi, kalau sudah bagus betul kemudian (rusak) karena faktor alam, apakah salah dia," kata Djarot.

Ia menekankan, jika terjadi banjir kemudian pompa air tidak dihidupkan, itu bisa dikatakan salah.

"Kalau salah itu apabila sudah rusak, kena sampah, terus dia diam saja, enggak diperbaiki, ya ini enggak benar, atau ketika banjir, pompanya enggak diaktifkan. Nah, ini baru salah," kata Djarot.

Sumber:Kompas

Ingin Tepis Ucapan Ahok, Petinggi PKS Beli Ikan di Muara Angke

 Para petinggi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyambangi perkampungan nelayan Blok Empang di Muara Angke, Jakarta Utara, Sabtu (23/4/2016) pagi.

Mereka yang tampak datang di antaranya Presiden partai Sohibul Imam, Ketua BPN DPP PKS Ledia Hanifa, serta para anggota DPRD DKI dari Fraksi PKS, seperti Triwisaksana, Dite Abimanyu, dan Tubagus Arif.

Kedatangan para petinggi PKS bertujuan untuk mengadakan dialog dengan para nelayan yang permukimannya masuk dalam rencana penggusuran oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Namun, sebelum berdialog, Sohibul cs sempat membeli ikan-ikan dari para nelayan. Menurut Triwisaksana, selain ingin berdialog, mereka juga ingin membuktikan bahwa di Teluk Jakarta masih ada ikan, sekaligus menepis ucapan Gubernur Basuki Tjahaja Purnamayang sempat menyebut di Teluk Jakarta sudah tidak ada lagi ikan.

"Pak Ahok kan bilang di sini sudah tidak ada lagi ikan. Orang banyak begini kok," ujar Sani, sapaan Triwisaksana, kepada nelayan. "Pak Ahok kan enggak pernah ke sini, makanya dia bilang begitu," kata dia lagi.

Sebelumnya, saat perwakilan nelayan Muara Angke mendatangi Balai Kota pada awal pekan ini, Ahok sempat mengatakan bahwa di Teluk Jakarta sudah tidak ada lagi ikan. Pernyataannya itu disampaikan menanggapi ikan yang dibawa para nelayan.

Kedatangan para nelayan ke Balai Kota sendiri bertujuan untuk menyampaikan keberatan terhadap proyek reklamasi 17 pulau di Teluk Jakarta karena mereka menilai reklamasi telah menyebabkan menurunnya populasi ikan di Teluk Jakarta.

Dalam kedatangannya, para nelayan memang membawa ikan yang masih berada di jala. Tujuannya ialah untuk membuktikan bahwa di Teluk Jakarta masih ada ikan. Namun, ia menuding ikan yang dibawa bukan berasal dari Teluk Jakarta.

"Sejak kapan Teluk Jakarta ada ikan? Ikan di Jakarta itu banyak dari Karimata, dari Belitung, dari Natuna kok. Mana ada ikan di Teluk Jakarta. Lu mau bohongin gue? Gue ini anak pulau," ujar Ahok

Sumber:Kompas

KPK Berencana Bentuk Tim Satgas Di Mahkamah Agung

Komisi Pemberantasan Korupsi berniat membentuk satuan tugas yang ditempatkan di Mahkamah Agung dalam rangka mengawasi kemungkinan terjadinya tindak pidana korupsi di lembaga negara tersebut. Rencana ini dimunculkan menyusul adanya sejumlah pejabat MA yang terlibat kasus dugaan korupsi. "Memang akan kita koordinasikan dengan pihak Mahkamah Agung. Jadi mungkin ada hal-hal dan terobosan-terobosan yang kita lakukan apakah dalam hal kerja sama," ujar Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan di Jakarta, Sabtu (23/4/2016). (Baca: Ini Celah Birokrasi MA yang Bisa Dimanfaatkan Panitera "Nakal") Adapun pejabat MA yang kasusnya ditangani KPK, di antaranya Kasubdit Kasasi dan Perdata Khusus MA, Andri Tristianto Sutrisna. Ia ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan suap. Selain itu, baru-baru ini, KPK meminta Imigrasi untuk mencegah Sekretaris MA, Nurhadi bepergian ke luar negeri. Menurut Basaria, KPK berencana menempatkan orang di MA. Namun, hal ini belum dibahas lebih jauh dengan lembaga tersebut. KPK belum secara langsung membahas soal satgas ini dan belum diketahui juga urgensinya bagi MA. "Mereka kan punya kode etik juga. Apakah kode etiknya mereka perkuat atau hal-hal lain, ini akan kita bicarakan bersama," kata Basaria. (Baca: KPK Sita Uang dan Dokumen Saat Geledah Rumah dan Kantor Sekretaris MA) Jika nantinya MA merasa belum memerlukan satgas di dalamnya, maka KPK tidak akan menempatkan orang-orangnya di sana. Dalam hal ini, menurut Basaria, posisi KPK hanya akan menjadi pendampingan. "Kita tidak bisa mencampuri urusan instansi lain. Mereka sifatnya pendampingan, dengan catatan apabila di dalam pendampingan tersebut ada tindak pidana, kita harus melakukan penindakan," kata Basaria. "Nanti akan dibicarakan dengan MA, apa yang paling bagus. Apakah memang diperlukan unit pendampingan, apakah unit tindak cepat," lanjut dia. Sumber:Kompas

Kejati Jatim Tetapkan La Nyalla Tersangka Pencucian Uang

 Kejaksaan Tinggi Jawa Timur menetapkan Ketua Kadin Jatim La Nyalla Matalitti sebagai tersangka perkara tindak pidana pencucian uang (TPPU) dana hibah Kadin Jatim tahun 2011-2014.

Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, Maruli Hutagalung, mengatakan, penerbitan surat perintah penyidikan dengan tersangka La Nyalla untuk tindak pidana pencucian uang dikeluarkan berdasarkan pengembangan penyidikan yang dilakukan oleh Kejati Jatim untuk perkara korupsi.

"Dalam penyidikan perkara korupsi diketahui ada tindak pidana pencucian uang. Kenapa tidak dilakukan penyidikan sekalian karena kami sudah mengantongi dua alat bukti terkait dengan kasus ini," katanya di Kantor Kejati Jatim, Jumat (22/04/2016).

Ia mengemukakan, dua alat bukti yang dimaksud adalah keterangan saksi dan juga saksi ahli terkait dengan pengembangan kasus sebelumnya.

"Intinya La Nyalla menjadi tersangka dua kasus yakni kasus tindak pidana korupsi dan kasus tindak pidana pencucian uang," katanya.

Disinggung terkait dengan kemungkinan adanya praperadilan dari kuasa hukum La Nyalla dirinya menyatakan tidak mempermasalahkan karena praperadilan merupakan masalah adiministrasi saja.

"Praperadilan itu masalah administrasi saja, belum masuk ke materi pokok perkara. Kalau ada putusan praperadilan, maka saya akan mengeluarkan sprindik baru lagi," katanya.

Ia mengatakan, tujuan utama pengungkapan kasus ini adalah biar masyarakat tahu dan biarkan hakim tindak pidana korupsi yang memutuskan kasus ini.

"Kami juga tidak akan menempuh jalur persidangan in absensia atau terdakwa tidak hadir, karena kami akan membawa sendiri La Nyalla ke pengadilan," katanya.

Ia mengatakan, saat ini penyidikan terkait dengan kasus ini akan terus berkembang sampai dengan tersangka pulang lagi ke Indonesia.

"Tersangka itu kan punya anak dan juga punya istri di Surabaya kenapa ditinggal-tinggal. Kami masih akan menunggu dari imigrasi untuk membawa tersangka pulang ke Indonesia dan membawa La Nyalla ke Kejati untuk diperiksa sebagai tersangka," katanya.

Sementara itu, Kepala Seksi Penyidikan Pidana Khusus Kejati Jatim Dandeni Herdiana, menuturkan, Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) digandeng untuk memperkuat sangkaan itu.

"PPATK membenarkan adanya aliran mencurigakan di rekening La Nyalla. Dua hari PPATK menganalisis di sini," katanya.

Seperti diketahui, La Nyalla Mattalitti ditetapkan tersangka dugaan korupsi hibah Kadin Jatim Rp5,3 miliar oleh Kejati Jatim. Tiga kali dipanggil jaksa untuk diperiksa sebagai tersangka, La Nyalla tidak datang hingga akhirnya ditetapkan sebagai daftar pencarian orang. 

Sumber:RimaNews

Banyak Celah Suap di MA

 Wakil Ketua KPK Saut Situmorang menilai Mahkamah Agung (MA) tidak konsisten mengikuti peraturan yang sudah ditetapkan sehingga membuka celah pemberian suap di badan lembaga peradilan tersebut.

"Di MA itu banyak, sebenarnya mereka tidak konsisten dengan prosedur yang mereka sudah buat, semua sudah ada kok, apa yang tidak diatur di republik ini? Kita tidak konsisten saja semuanya," kata Saut, di Jakarta, Jumat (22/04/2016).

Pernyataan itu disampaikan menyusul dua kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan KPK di tubuh MA. Pertama adalah OTT terhadap Kepala Subdirektorat Kasasi dan Peninjauan Kembali MA Andri Tristianto Sutrisna pada 12 Februari dalam kasus dugaan penerimaan suap terkait dengan permintaan penundaan salinan putusan kasasi suatu perkara.

Kedua adalah tertangkapnya panitia/sekretaris Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) Edy Nasution pada tanggal 20 April 2016 terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi pemberian hadiah atau janji yang diduga terkait dengan pengajuan permohonan peninjauan kembali (PK) yang didaftarkan di PN Jakpus.

KPK juga sudah mengirimkan surat permintaan cegah kepada Sekretaris MA Nurhadi terkait perkara tersebut. "Saya bilang gambar besarnya criminal justice system kita masih bermasalah," tegas Saut.

"Mulai dari menangkap orang sampai memenjarakan. Bikin tobat tidak ini semua? Coba jujur saja kita di sini? Karena itu tidak buat efek jera. Kamu kan tahu di penjara mereka duduk-duduk, bayar sekian, tetapi itu bukan kompetensi kami, kecuali ada korupsinya," imbuh mantan pejabat BIN itu.

Saut mengungkapkan KPK hanya bisa masuk ke ranah pencegahan, kecuali bila ada orang dalam lembaga peradilan itu yang melakukan korupsi.

Terkait dengan kasus suap kepada pansek PN Pusat Edy Nasutioon, Saut menilai hal itu terjadi karena belum ada sistem untuk mengoreksi pengajuan PK.

"PK itu kan dengan sistem hukum kita yang masih check and balancebelum jalan," ungkap Saut.

Namun, KPK hingga saat ini belum mengungkapkan apa kasus perdata yang melibatkan dua perusahaan yang berperkara di PN Jakpus itu.

"Orang konglomerat, konglomerat juga. Jangan spesifik di kasus itu masih didalami, kalian hanya menangkap sinyalnya, kami sudah mulai mencekal artinya apa?" tandas Saut.

Sumber:RimaNews

Penetapan Tersangka La Nyalla Dinilai Terlalu Dipaksakan

 Tim Advokat Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jatim menilai penetapan tersangka Ketua Umum Kadin Jatim, La Nyalla Mahmud Mattalitti terkait kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU) dana hibah Kadin Jatim dinilai tidak sah dan terlalu dipaksakan.

Sumber:RimaNews

Mega Dukung Ahok? PDIP: Kayaknya Ruhut Tahu Persis Isi Hati Ibu Mega

 Wakil Ketua Badan Pemenangan Pemilu DPD PDI Perjuangan DKI Jakarta, William Yani, menyindir politisi Partai Demokrat Ruhut Sitompul yang mengatakan pada detik-detik akhir pengumuman calon kepala daerah partai berlambang banteng moncong putih akan menentukan pilihannya pada Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

Ruhut, disebut Yani seperti orang yang tahu betul siapa sebenarnya Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri. Apalagi disampaikan Mega masih mempunyai chemistry dengan Ahok dan Presiden Joko Widodo.

“Kalau yang ngomong Ruhut, tanya Ruhutlah. Kayaknya Ruhut tahu persis tentang Ibu Mega,” ucap Yani kepada wartawan kemarin ditulis Rabu (20/4).

Sebelumnya, Ruhut yang menyatakan sebagai TemanAhok mengatakan walaupun penjaringan calon kepala daerah oleh PDIP diisi oleh banyak calon, pada gilirannya Mega akan memilih Ahok. Ia mempertanyakan pihak-pihak yang tidak mengetahui isi hati Mega tersebut.

“Walaupun PDIP sudah membuka penjaringan begitu banyak nama, tapi aku tahu isi hati Ibu Megawati. Masih tetap Jokowi, itu saja kalian tidak ada yang tahu. Aku yang tahu, apapun Ibu Mega dan Ahok itu ada chemistry,” katanya.

“Semua (balon) semua bagus, tapi ibarat buku mereka masih baca buku jilid I semua, sedangkan Ahok sudah jilid 7. Itulah ceritanya, maksud aku Ahok sudah lebih dulu melangkah jauh prestasi yang diakui rakyat DKI. Jadi sulit menandingi Ahok,” demikian Ruhut.

Sumber:Aktual

Reklamasi Teluk Jakarta Tidak Perlu Dikaji,Jelas Banyak Pelanggaran

Anggota Komisi VII DPR RI Aryo Djojohadikusumo‎ menilai kajian yang akan dilakukan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) terkait reklamasi Teluk Jakarta tidak lagi diperlukan. Sebab, dari paparan temuan KLHK sudah jelas bahwa reklamasi pantai utara Jakarta terdapat banyak pelanggaran.

Aryo mencontohkan bahwa di Pulau G terdapat pipa gas bawah laut untuk mensuplai listrik di Kepulauan Seribu dari Jakarta Utara. Jika nantinya di Pulau G dibuat gedung pencakar langit, kata dia, sudah tentu akan mengenai pipa gas tersebut.

“Ibu kota kita, termasuk DPR mati listriknya, kalau Pulau G, ada gedung pencakar langit, ngebor pondasi, nabrak pipa gas,” ujar Aryo dalam rapat kerja bersama KLHK, Pemprov DKI, Pemprov Jabar dan Banten di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (20/4).

Apalagi, lanjutnya, hutan kota di Jakarta Utara semakin sedikit. Jika diteruskan hutan kota benar-benar akan hilang.

“Yang aneh, desain awal Pulau C dan D dibuat terpisah. Namun nyatanya, Pulau C dan D menempel. Artinya, ada pencurian lahan dan pendangkalan. Material untuk membangun pulau juga harusnya berasal dari beton, ternyata menjadi batu-batu gunung. Ini gila, pencurian,” tegas Politikus Partai Gerindra itu.

Untuk itu, Aryo mengatakan reklamasi jelas melanggar karena menimbulkan dampak besar dan kerugian bagi warga sekitar pulau-pulau yang akan dibangun.

“Ini pelanggaran luar biasa. Ini (reklamasi) sebenarnya ide bagus. Karena dapil saya begitu padatnya, butuh reklamasi. Tapi wacananya begini, ini gila kajiannya gagal,” cetus dia.

Meski demikian, Aryo mendukung tindaklanjut Menteri LHK meski sempat mempertanyakan moratorium.

“Saya dukung kerja LHK, terus bu, tapi aneh aja nanti kalau kasih izin amdal,” tandasnya.

Sumber:Aktual

Ruhut Sebut Densus 88 Sudah Manusiawi

 Anggota Komisi III DPR RI, Ruhut Sitompul mengapresiasi kinerja yang dilakukan Kepolisian melalui Densus 88 Anti Teror terkait penanganan tindak pidana terorisme di Indonesia.

Bahkan, Ruhut mengecam sejumlah organisasi yang sempat datang ke komisi hukum DPR RI yang mempertanyakan kasus kematian Siyono oleh Densus 88 Anti Teror yang dinilai sebagai bentuk pelanggaran HAM.

“Saya kecam yang datang ke Komisi III dan menyatakan adanya pelanggaran HAM (di kematian Siyono). HAM apa? HAM apa yang dilanggar, hak asasi monyet,” tegas Ruhut dalam rapat kerja (Reker) dengan Kapolri Jenderal Badrodin Haiti, di Komplek Parlemen, Senayan, Rabu (20/4).

Masih dikatakan Ruhut, sejauh ini dalam menjalankan tugasnya Densus 88 sudah sangat manusiawi dalam menangani pada terduga teroris. Terlebih, penjelasan kapolri yang mengatakan dalam penangkapan Siyono tidak diborgol sama sekali.

“Itu kan sangat manusiawi, tapi yang bersangkutan belum ke jalan yang benar, sehingga kalau melawan ya kena Densus,” sebut dia.

Tidak sampai di situ, Ruhut pun tetap memberikan apresiasi dengan berterimakasih kepada Densus 88 dalam mencegah aksi terorisme, bahkan bila memang perlu dinaikan anggarannya ditambah.

“Adek-adek Densus yang meninggal bagaimana (perasaan) ibu bhayangkari dan anak-anaknya, saya bangga dengan kepolisian,” tandas politikus Demokrat itu.

Sumber:Aktual

Ketua Yayasan RS Sumber Waras Kartini Mulyadi Tutupi Wajah Soal Ditanyain Aliran Uang Peralihan Hak Sumber Waras

 Ketua Yayasan RS Sumber Waras benar-benar tidak mau memberikan klarifikasi sedikit pun, saat ditanya terkait uang peralihan hak tanah RS Sumber Waras kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Kartini hanya menutup setengah wajahnya dengan kedua tangan, tanpa menggubris pertanyaan tersebut. Konfirmasi terkait uang peralihan itu menjadi penting untuk menguak tindak pidana korupsi dalam penngadaan tanah RS Sumber Waras.

Wanita yang pernah dikategorikan sebagai orang terkaya oleh majalah Forbes itu, dimintai keterangan oleh penyelidik KPK sekitar 7 jam. Entah apa yang dicecar penyelidik, belum bisa terkonfirmasi ke kepihak lembaga antirasuah.

Pelaksana Harian Kepala Biro Humas KPK Yuyuk Andriati pun belum bisa menjelaskan hal apa yang ditanyakan penyelidik kepada Kartini.

“Hari ini temen-temen sudah saksikan ada permintaan keterangan terhadap ibu Kartini. Karena tahap penyelidikan belum bisa informasikan apapun,” kata Yuyuk di kantornya, Selasa (19/4).

Untuk menguak kasus pengadaan RS Sumber Waras, Guru Besar Hukum Pidana Universitas Padjajaran, Romli Atmasasmita, dalam acara diskusi disalah satu stasiun televisi swasta menilai, memang ada pelanggaran administrasi dalam pengadaan tanah seluas 3,6 hektar itu.

Pelanggarannya terdapat pada proses perencanaan. Romli menyebut bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta seharusnya tetap melakukan perencanaann sebelum mengalihkan hak tanas RS Sumber Waras.

Acuannya terdapat dalam Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2012, yang diperbaharui menjadi Perpres Nomor 40 Tahun 2014. Dijelaskan Romli, meski ada perubahan dalam Pasal 121 namun dalam pengadaan tanah tersebut harus tetap melawati beberapa prosedur.

“Kalau kita baca Perpres 2012, ada prosedur-prosedur yang harus dilalui oleh seorang pejabat publik. Ada prosedur, walaupun pada Pasal 121, perubahan terhadap 2012 mengatakan dia bisa langsung. Tapi langsung itu tidak berarti langsung, harus ada prosedur yang harus dilalui. Dan prosedur itu adalah semua dokumen baik perencanaan, persiapan, pelaksanaan, hasil, tim penilai, pembentukan pengadaan tanah, itu harus ada semua,” papar Romli dalam acara ILC, Selasa (12/4).

Terkait kasus ini Romli juga mengungkapkan, bahwa ada satu proses yang harus ditelusuri oleh Agus Rahardjo Cs. Proses tersebut adalah setelah pembayaran dari Pemprov DKI kepada RS Sumber Waras.

Pasalnya, sambung Romli, dalam Akta peralihan hak jelas ditulis pelepasan hak. Bukan jual beli, hal itu lantaran tanah RS Sumber Waras bersertifikat Hak Guna Bangunan (HGB).

“Akta-nya jelas, saya baca dari depan ke belakang. Tidak ada klausul penguasaan tanah setelah Akta ditanda tangan, tidak ada. Tidak ada klausul bahwa penjual bisa menguasai tanah dua tahun setelah di tanda tangan, tidak ada,” jelasnya.

“Kalau sekarang masih dikuasai, masalahnya siapa yang rugi? Siapa yang memanfaatkan hasil dari tanah itu? RS itu? Pasti penjual. Kemana uangnya? Masuk ke negara-kah, karena sudah dilepaskan kepada negara? Atau masuk kantong pribadi-kah? Ini KPK harus telusuri,” pungkas penggagas UU KPK itu.

Sumber:Aktual