Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama merespons dengan baik keputusan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman yang menghentikan sementara atau melakukan moratorium terhadap reklamasi pantai utara Jakarta.
Moratorium sendiri dilakukan berdasarkan keputusan rapat koordinasi yang dilakukan antara Kemko Kemaritiman, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), dan Pemprov DKI Jakarta, Senin (18/4) di Kantor Kemko Kemaritiman, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat.
"Saya terima kasih kepada Pak Menko, Menteri LHK, KKP, saya kira supaya polemik ini selesai. Kami sepakat reklamasi tidak ada yang salah, tidak ada cerita Jakarta tenggelem, ikan mati di Teluk Jakarta, tapi sekarang kami sadar ada tumpang tindih peraturan," ujar Basuki.
Basuki mengatakan, dengan dihentikan sementara reklamasi 17 pulau ini, sedianya kerugian ekonomi akan diderita, terutama untuk para pengembang. Terlebih para pengembang tersebut sudah memiliki kontrak dengan kontraktor yang mengerjakan reklamasi sehingga kontraknya harus diperpanjang karena adanya moratorium ini.
Kendati demikian, pihaknya juga merasa diuntungkan dengan adanya moratorium ini. Pasalnya, pihaknya bisa meluruskan soal pulau O, P, dan Q yang semula akan menjadi pelabuhan besar Jakarta atau Port of Jakarta, kini bisa ditambah dengan Pulau M dan N. Termasuk juga soal Kabupaten Tangerang yang pernah menggugat meminta batas pulau, di mana jika mereka menang maka Kepulauan Seribu dan pulau reklamasi A dan B akan masuk ke wilayah mereka.
"Nah melalui ini, ada Mendagri juga sudah di MA, bahwa Pulau A, B, dan Pulau Seribu itu tetap menjadi bagian dari DKI Jakarta. Saya kira ini inisiatif yang baik, karena dengan ini saya yang paling ringan. Kalau tidak, saya diserang melulu," pungkasnya.
Sumber:BeritaSatu
Post a Comment