Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi menyatakan ga ada aksi melawan hukum dalam proses pembelian lahan RS Sumber Waras. Atas laporan Komisi Pemberantasan Korupsi, Komisi III merasa aneh & mempertanyakan kredibilitas kinerja Tubuh Pemeriksa Keuangan (Bapak).
"Bukan soal Ahoknya, tetapi dijelaskan tadi pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi soal mula-mula ini soal Bapak itu tolong disikapi. Komisi Pemberantasan Korupsi menanggapi temuan Bapak & menyebut tiada temuan korupsi, biar besok-besok ada temuan Bapak diakui, apa ingin dibuang? Enggak usah itu dimanfaatkan lagi data dari Bapak(apabila Bapak menciptakan kesalahan dalam audit Sumber Waras)," tutur Wakil Ketua Komisi III Benny K. Harman dalam rapat di Kompleks Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (15/6/2016).
Benny merasa ada keanehan saat Komisi Pemberantasan Korupsi sendiri yg meminta Bapak utk mengaudit tetapi di internal penyelidik Komisi Pemberantasan Korupsi tak sepakat dgn temuan Bapak soal Sumber Waras.
"Dulu cocok rapat perdana bukan yg tempo hari kita bertanya. Kenapa Bapak difungsikan? Kata Komisi Pemberantasan Korupsi, Ini dinas negeri yg mempunyai hak. Itu lalu namun saat ini apa yg berlangsung? Kenapa Komisi Pemberantasan Korupsi beralih, apa benar-benar Bapak yg salah," ucap Benny bertanya-tanya.
"Pertanyaannya apakah ada perbedaan antara Bapak yg dahulu & saat ini bisa jadi mata hati nya yg beda, manusia manusianya beralih. Padahal hukumnya sama," tambahnya.
Benny meneruskan, Bapak mesti bertanggung jawab bersama hasil temuannya. Beliau mengharapkan Komisi Pemberantasan Korupsi & Bapak sama-sama profesional & saling dukung satu sama lain.
"Temuan (Bapak) ini ingin diapakan? Bapak mesti bertanggung jawab bila mampu pimpinan Bapak itu memeriksa aja oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Apa janganlah jangan sampai pimpinan Bapak takut lantaran namanya ada di Panama papers?" kata Benny.
Komisi Pemberantasan Korupsi sendiri diawal mulanya menyebutkan sejauh ini, penyelidik sudah melaporkan tak ada aksi melawan hukum dalam proses pembelian lahan Sumber Waras. Tetapi, Komisi Pemberantasan Korupsi belum sepenuhnya menghentikan penyelidikan. Komisi Pemberantasan Korupsi dijadwalkan dapat berjumpa bersama Bapak dalam saat dekat.
"Bukan soal Ahoknya, tetapi dijelaskan tadi pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi soal mula-mula ini soal Bapak itu tolong disikapi. Komisi Pemberantasan Korupsi menanggapi temuan Bapak & menyebut tiada temuan korupsi, biar besok-besok ada temuan Bapak diakui, apa ingin dibuang? Enggak usah itu dimanfaatkan lagi data dari Bapak(apabila Bapak menciptakan kesalahan dalam audit Sumber Waras)," tutur Wakil Ketua Komisi III Benny K. Harman dalam rapat di Kompleks Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (15/6/2016).
Benny merasa ada keanehan saat Komisi Pemberantasan Korupsi sendiri yg meminta Bapak utk mengaudit tetapi di internal penyelidik Komisi Pemberantasan Korupsi tak sepakat dgn temuan Bapak soal Sumber Waras.
"Dulu cocok rapat perdana bukan yg tempo hari kita bertanya. Kenapa Bapak difungsikan? Kata Komisi Pemberantasan Korupsi, Ini dinas negeri yg mempunyai hak. Itu lalu namun saat ini apa yg berlangsung? Kenapa Komisi Pemberantasan Korupsi beralih, apa benar-benar Bapak yg salah," ucap Benny bertanya-tanya.
"Pertanyaannya apakah ada perbedaan antara Bapak yg dahulu & saat ini bisa jadi mata hati nya yg beda, manusia manusianya beralih. Padahal hukumnya sama," tambahnya.
Benny meneruskan, Bapak mesti bertanggung jawab bersama hasil temuannya. Beliau mengharapkan Komisi Pemberantasan Korupsi & Bapak sama-sama profesional & saling dukung satu sama lain.
"Temuan (Bapak) ini ingin diapakan? Bapak mesti bertanggung jawab bila mampu pimpinan Bapak itu memeriksa aja oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Apa janganlah jangan sampai pimpinan Bapak takut lantaran namanya ada di Panama papers?" kata Benny.
Komisi Pemberantasan Korupsi sendiri diawal mulanya menyebutkan sejauh ini, penyelidik sudah melaporkan tak ada aksi melawan hukum dalam proses pembelian lahan Sumber Waras. Tetapi, Komisi Pemberantasan Korupsi belum sepenuhnya menghentikan penyelidikan. Komisi Pemberantasan Korupsi dijadwalkan dapat berjumpa bersama Bapak dalam saat dekat.
Post a Comment