Aher, sapaan akrab Heryawan, mengaku belum mengetahui tentu peraturan-peraturan seperti apa yg mesti dievaluasi seiring pembatalan 3.144 Perda oleh Presiden Joko Widodo atau Joko Widodo.
"Kita belum terima daftarnya, belum terima apa yg mesti antisipasi & sikapi," tutur Aher di Gedung Pakuan, Jalan Otto Iskandardinata, Kota Bandung, Jumat (17/6/2016).
Sample pembatalan yg berlangsung di Cianjur dirasa Aher kurang relevan bersama pembatalan Perda yg dilakukan Presiden Joko Widodo. Pasalnya, instruksi atau imbauan PNS muslimah memakai kerudung hanyalah ketentuan bupati.
Terlebih argumen pembatalan ketetapan Bupati Cianjur dikarenakan dianggap diskriminasi. Dirinya pula mempertanyakan wujud diskriminasi yg dimaksudkan.
"Saya merasa bingung serta diskriminasinya sebelah mana, jikalau cuma imbauan. Walaupun disyaratkan tetapi tak ada sanksinya kok, kan rata rata ada sanksi namun ini enggak," katanya.
Aher mengaku akan mengkaji lebih lanjut keadaan di arena lapang seperti apa. Pihaknya serta dapat mengantisipasi apabila menemukan Perda baik di tataran propinsi, kabupaten/kota yg menghambat dalam wujud apapun.
"Kami minta list Perda yg menghambat seperti apa, bakal kami antisipasi," kata Aher.
Diawal Mulanya, Presiden Joko Widodo mengumumkan adanya pembatalan ribuan peraturan melalui Kementerian Dalam Negara. Adapun pembatalan tersebut dilakukan atas pertimbangan menghambat dalam beradu, & tidak sesuai dgn semangat Bhinneka Tunggal Ika.
Elemen ini bidang dari gagasan Presiden Joko Widodo yg sudah disusun sejak lama utk menghapus penghambat investasi di daerah yg nantinya bakal memastikan peringkat Ease of Doing Usaha Indonesia.
Adapun masalah dari Perda tersebut lantaran dianggap menghambat pertumbuhan ekonomi daerah, Perda yg memperpanjang proses perizinan juga perda yg menghambat kemudahan mengusahakan.
Post a Comment